Foto Kepala Desa

Kantor Kepala Desa Jatake

85a Haji Abdurrahman, Pagedangan, Banten, Indonesia

Kunjungan Kepala Desa Peninggalan Ke Posyandu Dusun II Desa Peninggalan - PENINGGALAN

Kunjungan Kepala Desa Peninggalan Ke Posyandu Dusun II Desa Peninggalan

Kunjungan Kepala Desa Peninggalan Bersama Ibu PKK desa Peninggalan Ke Posyandu Dusun II Desa Pening - PENINGGALAN

Kunjungan Kepala Desa Peninggalan Bersama Ibu PKK desa Peninggalan Ke Posyandu Dusun II Desa Peninggalan

Hanya orangTanpa orang

PotretSeluruh tubuhProfilPotret lebih lebar

Rabu 14/09/2022 Acara Penerimaan Kaji Banding Kepala Desa dan BPD Kabupaten Halmahera Utara. Acara kaji banding ini diterima oleh Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung dan dihadiri oleh Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra, Staf …

Read MoreAcara Penerimaan Kaji Banding Kepala Desa dan BPD Kabupaten Halmahera Utara

TEMPO.CO, Jakarta - Massa demo dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) kembali menggelar aksi di depan DPR, Rabu kemarin, 31 Januari 2024. Banyak kepala desa dan perangkat desa lainnya menuntut DPR mengesahkan revisi Undang-undang Desa Sebelum Pemilu 2024. Sejumlah pegiat otonomi daerah dan anggaran menilai desakan organisasi perangkat desa itu tidak realistis karena pelaksanaan Pilpres 2024 tinggal beberapa pekan lagi.

Revisi Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satunya Pasal 39 yang berbunyi:

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Dikutip dari Koran Tempo edisi 1 Februari 2024, salah satu poin utama demo Apdesi adalah permintaan untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi sembilan tahun dan kepala desa boleh menjabat tiga periode. Para kepala desa berargumen bahwa perpanjangan ini bertujuan untuk menghindari konflik dan perpecahan antarwarga pasca-pemilihan kepala desa.

Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya disetujui oleh beberapa pihak, yang berpendapat bahwa perpanjangan masa jabatan tidak akan secara langsung memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyatakan sebenarnya tidak ada urgensi untuk terburu-buru mengesahkan revisi Undang-Undang Desa sebelum pemilu.

Direktur Eksekutif KPPOD Armand Suparman menyatakan desakan sejumlah organisasi perangkat dan kepala desa itu hanya mengejar momentum kontestasi politik. "Kalau ditanya seberapa urgensinya ini mesti direvisi sekarang, sebenarnya kepala desa hanya menangkap momentum politik," jelas Armand. Armand juga mengatakan ada 70 ribu lebih desa yang bisa menjadi daya tawar bagi para kepala desa untuk mengkapitalisasi kepentingan mereka kepada anggota parlemen.

Selain itu, terdapat permintaan untuk peningkatan alokasi dana desa dari Rp 1 miliar menjadi Rp 2 miliar. Kemudian, terdapat juga tuntutan untuk memberikan pemerintah desa otonomi yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran, dengan meminta 70 persen pengelolaan dana desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Adapun permintaan kenaikan dana desa dari Rp 1 miliar menjadi Rp 2 miliar, menurut Arman, tidak tepat. Sebab, menurutnya, masih ada praktik korupsi di tingkat desa. Armand menilai lebih baik menunda menaikkan dana desa sebelum ada pembenahan sistem pengawasan dana desa. Apalagi ada tuntutan pemerintah desa agar pengelolaan anggaran desa sebesar 70 persen.

Kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga terbatas jika menuntut adanya kenaikan dana desa. Menurut Armand, penyelenggaraan pemilu jelas-jelas menguras APBN. Dia menyebutkan anggaran negara tidak hanya diprioritaskan pada pembangunan desa, tapi juga sektor lain.

Selain itu, menurut Armand, pengesahan revisi UU Desa dilakukan sebelum pemilu juga tidak akan berpengaruh pada kenaikan anggaran/dana desa. Hal ini disebabkan lantaran pengesahan APBN sudah diketok pada September 2023. Karena itu, Armand menegaskan, pengesahan revisi UU Desa sebaiknya ditunda hingga pelaksanaan pemilu selesai. Menurut Armand, penundaan pembahasan memberikan waktu bagi parlemen untuk mengkaji lebih dalam proses revisi undang-undang tersebut.

Berikut adalah tuntutan lengkap dari demo pada Rabu, 31 Januari 2024 lalu:

MICHELLE GABRIELA | EKA YUDHA SAPUTRAPilihan editor: Demo Kepala Desa di DPR Ricuh, Tutup Jalan Tol Hingga Bentrok dengan Polisi

Awal Kembali 1 Lanjut Akhir

Program slot gacor Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan program Presiden RI H. Joko Widodo, melalui Menteri ATR/BPN beserta jajarannya, berlangsung sukses.

Program PTSL yang bertujuan untuk memberikan Sertipikat gratis kepada warga dan untuk mengetahui slot gacor hari ini data lebih luas area tanah yang kongkrit di setiap Desa di seluruh Indonesia, sehingga bisa meminimalisir sengketa tanah yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat itu.

Di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Jawa timur, kegiatan program PTSL juga berjalan lancar dan bisa dibilang slot gacor 4d meraih sukses. Termasuk juga kegiatan serupa yang berlangsung di Desa Malingmati Kecamatan Tambakrejo, Bojonegoro.

Guna menyelesaikan program PTSL di Desa Malingmati panitia PTSL dalam mengerjakan tahapan adminitrasi atau  berkas pengajuan PTSL oleh warganya dikerjakan apk slot gacor baik siang hingga malam hari.

Hal itu bertujuan agar, panitia program PTSL 2022 Desa Malingmati bisa menyelesaikan sesuai target dan waktu yang ditentukan Oleh BPN Bojonegoro tersebut.

Alhasil, kerja keras dari panitia PTSL Desa Malingmati menuai hasil apk slot gacor tanpa deposit sehingga, bisa membagikan 2.337 sertifikat tersebut. Kegiatan pembagian Sertipikat PTSL digelar di balai desa setempat, Kamis, (16/2/2023).

Penyerahan sertifikat tersebut dihadiri Serma Suyadi Batituud Koramil  Tambakrejo, Iptu M.Tohir Kapolsek Tambakrejo, Kepala BPN Bojonegoro Fatchur Rochman, Ketua Panitia PTSL Dasuki, Tokoh masyarakat dan slot gacor brojp tokoh Agama, BPD, Ketua RT/RW dan semua Warga sebagai  penerima Sertifikat tersebut.

Kades Malingmati Karyadi  kepada para awak media menyampaikan bahwa pihaknya sangat bersyukur kepada Allah SWT karena atas berkahnya, kegiatan PTSL slot gacor malam ini bisa berjalan lancar dan hari ini sudah bisa dibagikan.

“Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT, pelaksanaan kegiatan Sertipikat PTSL meraih sukses. Berterima kasih kepada penitia yang telah bekerja keras menyelasaikan bydtoto tugasnya dengan baik,” ungkap Kades Malingmati Karyadi, Kamis (16/2/2023).

Lanjut Karyadi hari ini pihaknya telah menyerahkan Sertipikat PTSL 2.337 ke Pemohon.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Anna Mu’awanah (Bupati Bojonegoro) dan ATR/BPN Bojonegoro serta semua pihak yang membantu termasuk warga sebagai pemohon yang turut mensukseskan program PTSL Desa Malingmati ini,” kata Karyadi menegaskan.